KPID Banten Hadiri Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten, bahas Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Program Tahun 2025
Sumber Gambar :Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dengan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ketua Komisi Informasi, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dan jajarannya, serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten.
Kehadiran KPID Banten dipimpin oleh Ketua KPID, Haris Witharja, bersama seluruh komisioner KPID Banten. Keterlibatan penuh KPID dalam rapat ini menegaskan komitmen mereka untuk terlibat aktif dalam proses evaluasi dan perencanaan anggaran daerah, terutama terkait anggaran yang berhubungan dengan tugas pengawasan penyiaran di wilayah Banten.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Banten bersama Wakil Ketua dan jajaran anggota lainnya. Fokus utama rapat adalah evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2024, guna menilai pencapaian serta kendala yang dihadapi selama triwulan IV.
Selain itu, pembahasan mengenai rencana program kerja dan anggaran yang akan dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi agenda penting.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Sekdis Kominfo) Provinsi Banten memberikan klarifikasi penting terkait sumber dana operasional KPID Banten. Sekdis Kominfo menegaskan bahwa dana yang digunakan oleh KPID Banten berasal dari dana hibah pemerintah daerah, yang disalurkan secara khusus untuk mendukung tugas-tugas pengawasan penyiaran.
Pernyataan ini meneguhkan peran strategis KPID sebagai lembaga yang independen namun tetap berada dalam koordinasi dan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan dampak optimal bagi pembangunan di Provinsi Banten. Selain itu, melalui rapat ini, para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menyusun anggaran 2025 yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.