Berita

JAKARTA SELATAN – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten menghadiri undangan acara Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan Garuda TV dengan tema “Wajib Halal 2026: Da

ri Regulasi, Keamanan Produk, hingga Daya Saing Ekonomi”, pada Kamis, 15 Oktober 2026, bertempat di Grand Ballroom, Swasana Patrajasa Yudistira, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

KPID Banten diwakili oleh Ketua KPID Banten Haris H. Witharja, Komisioner Bidang Kelembagaan Talitha Almira, serta Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Hazairin Rowiyan.

Kegiatan ini membahas penerapan kebijakan wajib halal pada 2026, mulai dari aspek regulasi dan keamanan produk hingga peluang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk memahami pentingnya jaminan produk halal dalam mendukung kepercayaan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Acara menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, sebagai keynote speaker. Sementara itu, para panelis yang hadir meliputi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar; Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal; serta Board of Expert ESQ Halal Group, Prof. Ir. Rinaldy Agusyana, M.B.A.

Dalam pemaparannya, Haikal Hassan menyampaikan bahwa konsep halal harus dipahami secara terbuka dan inklusif. Ia menegaskan, “Halal for all, halal for everybody. Halal is transparency and trustability.” Menurutnya, halal bukan sesuatu yang eksklusif, melainkan inklusif dan berkaitan erat dengan transparansi serta kepercayaan.

Kehadiran KPID Banten dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan dan memperkuat jejaring kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut juga memberikan perspektif mengenai pentingnya informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat terkait kebijakan publik, keamanan produk, serta perkembangan ekonomi.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, KPID Banten berharap sinergi antarlembaga dapat terus terjalin, termasuk dalam mendukung penyebaran informasi yang mencerdaskan masyarakat melalui lembaga penyiaran.